Jalurnusantara.com- Mamuju- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggara 2023, Senin, (24/06/2024).
Rapat Paripurna yang berlangsung di kantor sementara, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, di dampingi Sekertaris Daerah Muhammad Idris Mewakili PJ Gubernur, para Anggota Dewan serta para OPD terkait.
Dalam sambutanya di dalam sidang paripurna DPRD, Muhammad Idris menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023.
Beliau menjelaskan Realisasi APBD TA. 2023 mengalami kontraksi secara presentase jika dibandingkan dengan realisasi APBD TA. 2022. Ini disebabkan karena pendapatan asli Daerah dan lain-lain PAD yang sah di tahun 2023 tidak mengalami pelampauan target yang telah di tetapkan dalam APBD TA. 2023.
Fraksi Nasdem melihat penerimaan yang menurun sehingga sangat berharap supaya bisa memaksimalkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal ke BUMN/PERUSDA memberikan deviden yang signifikan bagi pendapatan asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Adapun pandangan fraksi Demokrat untuk tetap fokus dalam melakukan langkah dan perencanaan penganggaran sesuai dengan RPJMD yang telah di tetapkan dan diprioritaskan kepada program-program OPD berdasarkan RPJMD. “Kami dari Pemerintah Prov. Sulbar pada prinsipnya mendukung saran dari anggota Dewan yang terhormat untuk tetap fokus dalam melakukan perencanaan penganggaran”. Jelas Muhammad Idris
Beliau mengakhiri sambutanya dengan menegaskan bahwa sekiranya masih terdapat penjelasan dan jawaban yang diperlukan maka akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati, baik pada rapat-rapat Komisi maupun pada rapat-rapat Pansus Dewan dengan Pemerintah Daerah. Cst