Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuria dan Abdul Halim Menyerahkan Dokumen Rekomendasi Kepada Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik
Jalurnusantara.com- Mamuju- menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022, di Kantor Sementara DPRD Sulbar dihadiri langsung PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, Rabu (03/05/2023)
Ketua DPRD Sulbar Hj. Sitti Suraidah Suhardi menyebutkan, ada sejumlah point rekomendasikan DPRD Sulbar menyangkut realisasi kinerja OPD yang tidak maksimal
“point-point penting kami sampaikam antara lain, banyaknya program mendesak yang belum tercapai, hampir Seluruh OPD mendapat catatan dengan kinerja yang tidak sesuai harapan,” tutur suraidah.
Selain itu kata dia, masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana Diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat.
“kami juga meminta agar Pj Gubernur meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
“pelayanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk program internet desa, juga perlu dievaluasi,” ucap politisi Demokrat ini.
