Suasana Pertemuan Pemprov Sulbar dengan Utusan Perusahaan Multinasional yang dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) didampingi pejabat Pemprov dan Tenaga Ahli Gubernur antara lain, Kepala Dinas ESDM Amri Eka Sakti, dan Kepala Dinas Pertanian, Muhtar.
Jalurnusantara.com- Mamuju- Untuk menjajaki kerjasama pengembangan pertanian modern, di lahan marjinal dengan memanfaatkan teknologi energi terbarukan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menyambut baik kunjungan Utusan Perusahaan Multinasional Dari Swedia di ruang kerja Gubernur.
Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) dan dihadiri oleh beberapa pejabat Pemprov dan Tenaga Ahli Gubernur antara lain, Kepala Dinas ESDM Amri Eka Sakti, dan Kepala Dinas Pertanian, Muhtar.
Pada pertemuan itu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap kehadiran utusan perusahaan dari Swiss ini bisa terjalin kerjasama melalui penanaman investasi, yang akan berdampak pada pendayagunaan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulbar.
“Pada dasarnya, pemprov Sulbar terbuka menjalin kerjasama dengan investor yang bermaksud menanam modal. Dengan kerjasama itu, kita berharap potensi sumberdaya alam di daerah ini bisa dikelola secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap ABM.
Ditempat yang sama, utusan perusahaan multinasional dari Swedia, Yoyon Hidayat, mengatakan, bahwa kunjungannya itu sebagai langkah awal untuk merundingkan rencana pengembanfan ekosistem pertanian melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efesien, dan bisa berkontribusi untuk kemajuan provinsi Sulbar.
“Kami berunding dulu dengan para pejabat yang terkait, untuk bekerjasama pemanfaatan teknologi yang efesien untuk pengembangan ekoaistem pertanian,” ungkap Yoyon Hidayat.
Sementara Kepala Dinas Pertanian, Muhtar Mappagala, yang menyebutkan bahwa calon investor dari Swedia itu berencana mengembangkan pertanian modern di lahan marginal dengan teknologi terbarukan, seperti tenaga air, angin, dan penyulingan air laut sebagai sumber energi.
“Lahan yang dibutuhkan sekira 30.000 hektar, untuk pengembangan beberapa jenis komoditi,” tutur Muhtar Mappagala. ( PNG)
