Jalurnusantara.com- Mamuju- Usai meninjau rekonstruksi gedung SMK Rangas dan menggelar pengembalian anak tidak sekolah, sekaligus menyerahkan perlengkapan pendidikan.
Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin kemudian melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemprov Sulbar terkait percepatan penurunan Stunting di Sulbar, di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju.
Pada rakor tersebut Wapres Ma’ruf Amin memaparkan, empat tahun terakhir Sulbar belum dapat keluar dari posisi dengan angka Stunting tinggi di Indonesia, bahkan pada 2022 Sulbar di angka 35 persen, itupun mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebab itu, kata Kyai Ma’ruf, Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dalam upaya percepatan penurunan Stunting.
“Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada Stunting,” ujar Wapres Ma’ruf Amin
Lanjut Wapres Ma’ruf Amin, mengapresiasi atas laporan yang disampaikan Pemprov Sulbar dan Pemkab enam Kabupaten se Sulbar terkait program dan kendala penanganan Stunting di Sulbar. Menurutnya kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik harus segera dihilangkan.
“Pertama kendala koordinasi, kolaborasi, sinergi, ini harus kita hilangkan, oleh karena itu hilangkan ego sektoral, harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak,” tegas Wapres Ma’ruf Amin.
Demikian dalam mengatasi persoalan yang menjadi pemicu Stunting, yakni pernikahan anak. Harus melibatkan seluruh pihak melakukan pendekatan baik edukasi regulasi maupun pendekatan keagamaan.
“Harus diedukasi masyarakat tentang adanya UU, Kedua pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak dibawah umur tapi maslahat atau tidak maslahat. Ini gerakan mencegah perkawinan. anak harus massif. Pungkasnya.
Terkait dukungan anggaran, menurut Wapres Ma’ruf Amin, dukungan melalui APBN, APBD Provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup, hanya saja perlu memastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran.
“Cuman memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran, tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan, ini juga perlu diwarning, jangan sampai hal hal itu tidak pada sasaran”, tegas Ma’ruf Amin. (Humas Pemprov/cst)
